Pemkab Nias Selatan Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023

0
556

Nias Selatan, Diskominfo – Dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang dihadiri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan yakni Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH.,MH, Wakil Bupati Firman Giawa, SH.,MH, Sekretaris Daerah Ir. Ikhtiar Duha, MM, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan Kepala Bagian secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Nias Selatan, Senin (30/01/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita patut bersyukur karena Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar di dunia bisa mengendalikan COVID-19 yang melanda selama dua tahun lebih dan ini berkat kerja sama kita semua, baik dari pusat maupun daerah.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian menambahkan dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang stagnan bisa berjalan seperti sebelumnya. Namun yang perlu kita waspadai saat ini adalah masalah inflasi dan ini betul-betul harus menjadi isu penting karena menyangkut harga barang dan jasa, serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Hilarius Duha menegaskan supaya apa yang dibahas pada rakor tersebut agar Kepala OPD beserta jajarannya saling sama-sama bekerja dalam mengendalikan inflasi didaerah kita.

Sementara Wabup Firman Giawa mengajak Kepala OPD terkait untuk bekerja sama termasuk BPS Nias Selatan untuk mengendalikan inflasi didaerah kita terutama cabai merah, bawang merah dan beras dan melaporkan hasil panennya.

Pada paparan materi pada Rakor tesebut, Sekda Ikhtiar Duha mengulas kembali materi yang disampaikan bahwa indikator perubahan harga tertinggi di Nias Selatan berada pada angka 5,91% pada komoditas cabai merah, bawang merah dan beras sehingga diharapkan kepada OPD terkait untuk melakukan penurunan angka tersebut misalnya operasi pasar dan lainnya.
(Timliputanpkp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here