Instruksi Mendagri Tentang Pengawasan Pungli Disosialisasikan Di Nisel

,

Nias Selatan, HUMAS – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 tentang pengawasan pungutan liar (Pungli) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disosialisasikan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan (Nisel), di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Km. 5 Telukdalam, Selasa (27/12). Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Bupati Sozanolo Ndruru, Plt. Sekda Foarota Laoli,SE.,MH., Wakil Ketua DPRD Yohana Duha, para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat, Lurah, unsur BUMD, BUMN, Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi veritikal lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nisel. Topik pembahasan pada sosialisasi tersebut yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa pungutan liar terutama pada tempat pelayanan publik. Contohnya pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan STNK di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Dispendasu), termasuk pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nisel. Wakil Bupati Sozanolo Ndruru mengajak seluruh PNS di Nisel untuk menjaga dan mewujudkan komitmen pemerintah daerah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. “Mari kita buktikan komitmen bersama melalui pelayanan kepada masyarakat tanpa pungutan liar, harap Ndruru melalui arahannya mewakili Bupati Nisel. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nisel, Yohana Duha, menyambut baik rapat koordinasi tentang pengawasan pungli dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “Sosialisasi ini didukung sepenuhnya oleh lembaga DPRD demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Nisel sebagaimana harapan kita bersama,” ujar Yohana Duha. Sekda Kabupaten Nisel, memaparkan, pelaksanaan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari revolusi mental. Menurut Foarota Laoli kegiatan tersebut erat kaitannya dengan komitmen yang telah kita ikrarkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada tanggal 09 Desember 2016. Sebagai Sekda mengingatkan para PNS menghindari perbuatan yang bertentangan dengan revolusi mental,” tandas Laoli. Inspektur Kabupaten Nisel, Drs. Samolala Lase, pada laporannya menyebutkan narasumber pada masing-masing topik yang dijelaskan yaitu IPDA Pol Natanael Surbakti sebagai Kepala Unit Regident Polres Nisel, dan Bhakti,SH sebagai Kepala BPN Kabupaten Nisel, serta dipandu seorang moderator yang handal, Erwinus Laia,S.Sos.,MM.,MH., sebagai Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nisel. (ws_timliputanhumasnisel)

Ada 0 komentar untuk berita ini



Tinggalkan Komentar


Nama :
Email : Tidak akan diterbitkan
URL : Diawali dengan: http://
Komen :
security image